MATERI 4

Sasaran Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan pada dasarnya bersumber dari administrasi negara. Adanya sistem administrasi negara yang mampu menyelenggarakan pembangunan menjadi prasyarat bagi berhasilnya pembangunan.

MEMAHAMI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Administrasi negara sebagai suatu ilmu terus mengalami perkembangan yang dapat dilihat dari teori dan paradigma. Arah pengembangan ilmu administrasi, khusunya administrasi negara adalah pengembangan ke arah administrasi pembangunan yang menitikberatkan pada pelaksanaan administrasi di negara-negara yang sedang berkembang.

Adapun sasaran administrasi pembangunan berdasarkan ciri administrasi pembangunan, yaitu sebagai berikut:

a. Lebih memberi tekanan/perhatian terhadap lingkungan masyarakat,

b. Berperan aktif terhadap tujuan pembangunan,

c. Berorientasi masa depan, terutama dalam usaha­ mendorong inovasi,

d. Berorientasi pada pelaksanaan tugas pembangunan,

e. Mengaitkan diri dengan substansi perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan tujuan pembangunan,

f. Administrator dalam aparatur pemerintah sebagai penggerak perubahan, dan

g. Lebih berpendekatan lingkungan yang berorientasi pada kegiatan dan bersifat pemecahan masalah

MEMAHAMI SASARAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat harus dipantau secara terus-menerus dan dievaluasi pemkembangannya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan dan mengukur hasilnya dengan sasaran yang ingin dicapai.

Berdasarkan hasil evaluasi dapat diambil Langkah-langkah selanjutnya yang menunjang dan tidak merugikan upaya pembangunan secara keseluruhan. Dengan demikian, tujuan dan sasaran pembangunan secara maksimal dapat tercapai.

ASPEK-ASPEK ADMINISTRASI YANG MENJADI SASARAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Aspek­-aspek administrasi negara yang menjadi sasaran pembangunan yaitu (a) pengembangan kelembagaan, (b) pengembangan sumber daya manusia, (c) peningkatan kapasitas kerja, (d) penumbuhan citra positif dan (e) budaya organisasi.

1. PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

Aspek kelembagaan merupakan salah satu sasaran pembangunan administrasi pada organisasi di lingkungan eksekutif pemerintahan negara.

Prinsip-prinsip organisasi

Pemahaman tentang prinsip­prinsip organisasi dan penerapannya;

a. Kejelasan tujuan

b. Kejelasan misi

c. Fungsionalisasi

d. Pembagian tugas

e. Departementalisasi

f. Keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab.

g. Kesatuan arah

h. Kesatuan komando

i. Kejelasan kebijaksanaan tentang pola pengambilan keputusan

j. Rentan kendali.

Pentingnya pendekatan kesisteman

Pendekatan kesisteman berarti bahwa pembagian tugas dilembagakan dalam berbagai satuan kerja, baik yang sifatnya selaku pelaksana tugas pokok maupun tugas penunjang, semuanya harus bergerak sebagai kesatuan yang utuh.

2. MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Manajemen sumber daya manusia

Manajemen sumber daya manusia (MSDM) merupakan bagian dari ilmu manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengaturan peranan sumber daya manusia (SDM) dalam kegiatan suatu organisasi. Manajemen sumber daya manusia merupakan manajemen yang menitikberatkan perhatiannya pada faktor produksi manusia dengan segala kegiatannya untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam organisasi apa pun, termasuk berbagai satuan kerja di lingkungan pemerintahan, sumber daya manusia merupakan sumber yang paling strategis.

Kerangka dasar pemikiran manajemen sumber daya manusia

Peningkatan kemampuan organisasi menghadapi berbagai tantangan. Bagi organisasi di lingkungan pemerintah, tantangan tersebut bersifat global dan/atau regional, yang berasal dari lingkungan, internal organisasi, fungsional, dan individual. Bentuk tantangan ;

a. Tingkat global dan regional,

b. Tantangan yang berasal dari lingkungan menyangkut semua aspek kehidupan,

c. Tantangan organisasional berkisar pada peningkatan kinerja organisasi pemerintahan,

d. Tantangan fungsional,

e. Tantangan individual.

Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia

Fungsi­-fungsi manajemen sumber daya manusia yang harus terselenggara dengan sebaik mungkin agar bantuan yang diberikan benar­benar bermanfaat bagi semua satuan kerja pelaksana tugas pokok.

a. Penciptaan dan pemeliharaan sistem informasi sumber daya manusia;

b. Perencanaan tenaga kerja,

c. Rekrutmen,

d. Seleksi;

e. Penyelenggaraan program orientasi;

f. Penempatan;

g. Pengembangan melalui pendidikan dan pelatihan;

h. Manajemen sistem imbalan yang efektif;

3. PENGEMBANGAN KEMAMPUAN

Pengembangan kemampuan

Menurut Mitzberg seperti yang dikutip Gibson, kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang dalam menghadapi pekerjaannya yaitu sebagai berikut.

a. Keterampilan teknis,

b. Keterampilan manusia,

c. Keterampilan konseptual,

d. Keterampilan manajemen,

Pentingnya Pendidikan pelatihan

Pendidikan dan pelatihan merupakan instrumen pengembangan kemampuan. Pada lingkungan birokrasi pemerintahan dikenal berbagai jenis pendidikan dan pelatihan

4. PENGEMBANGAN CITRA POSITIF

Pengembangan citra positif

Menurut Soleh Sumirat dan Elvinaro Ardianto (1998), terdapat empat komponen pembentukan citra, yaitu sebagai berikut;

a. Persepsi, yaitu hasil pengamatan unsur lingkungan yang dikaitkan dengan proses pemaknaan dengan kata lain.

b. Kognisi, yaitu keyakinan diri dari individu terhadap stimulus yang akan timbul

c. Motivasi dan sikap yang ada akan menggerakkan respons seperti yang diinginkan oleh pemberi rangsang.

d. Sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir, dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi, atau nilai.

Persepsi masyarakat citra negatif terhadap citra birokrasi

Tidak dapat dimungkiri bahwa masyarakat sering mempunyai persepsi negatif tentang citra birokrasi. Persepsi negatif tersebut, misalnya bekerja lamban, prosedur yang berbelit­belit, orientasi kekuasaan, jarak kekuasaan yang jauh, arogan, baik secara institusional maupun secara individual, kaku dalam meng­ interpretasikan dan menerapkan peraturan perundang­undangan, perlakuan yang distriminatif dalam memberikan pelayanan, tertutup, tidak jujur, dan korupsi.

Mengubah citra negatif terhadap citra birokrasi

Karena banyaknya praktik-­praktik yang terjadi di lapangan, citra negatif birokrasi itu harus diubah menjadi citra positif. Berbagai cara yang dapat ditempuh adalah komitmen pemimpin pemerintahan untuk memberantas korupsi dan kolusi, menjadikan diri sebagai panutan dan teladan, menjatuhkan sanksi berat terhadap mereka yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, meningkatkan kesejahteraan pegawai dan keluarganya, mendidik masyarakat untuk berani menuntut pegawai negeri agar bertindak dan bersifat jujur, dan bagi para pejabat pimpinan menanggapi secara positif dan cepat laporan yang masuk dari masyarakat dan tidak membela para bawahannya.

5. BUDAYA ORGANISASI

Secara sederhana, budaya organisasi didefinisikan sebagai nilai­ nilai yang dianut serta cara bertindak organisasi berikut para anggotanya terhadap hal­hal yang berhubungan dengan pihak luar. Menurut Robbins (2003), pengertian budaya organisasi adalah sistem makna bersama yang dianut oleh anggota­anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi lain. Selain itu, Budaya organisasi berkaitan dengan bagaimana karyawan mempersepsikan karakteristik dari suatu budaya organisasi, bukan dengan apakah para karyawan menyukai budaya atau tidak.

Fungsi budaya organisasi

Robbins (2003) menyatakan bahwa budaya menjalankan sejumlah fungsi di dalam sebuah organisasi, yaitu:

a. menetapkan tapal batas,

b. membawa rasa identitas bagi anggota­anggota organisasi;

c. mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan pribadi seseorang;

d. memantapkan sistem sosial,

e. mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku para karyawan.

Menjadikan budaya organisasi sebagai sasaran pembangunan administrasi

Pelestarian organisasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, misalnya penyebarluasan cerita mengenai organisasi, pengenalan hal­ hal yang bersifat seremonial, simbol­simbol yang digunakan dan kebiasaan organisasi dalam pemberian penghargaan kepada karyawan yang berhasil.

Dengan adanya perkembangan dan perubahan ini, diperlukan upaya memahami sasaran pembangunan administrasi agar menghasilkan cara dan gaya pemerintahan (the ways of governing) yang dinamis dan tidak statis. Banyak negara yang sudah membangun administrasinya menunjukan bahwa aspek­aspek administrasi negara yang menjadi sasaran pembangunan, yaitu:

a. pengembangan kelembagaan (institution building);

b. pengembangan sumber daya manusia (human resource management);

c. peningkatan kapasitas kerja (capacity building);

d. penumbuhan citra positif (image building);

e. budaya organisasi (organizational culture).

Download here for full explanation !

M3. SASARAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN.docx

Download DOCX • 26KB